Sejarah

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kehatahan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada april 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang. Undang undang ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara teknis, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi dilingkungan PPID Kabupaten Sintang. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

Landasan Hukum

• Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012.
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.