Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos, mengikuti rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka membahas tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN dilingkungan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta, Jl. Jendral Sudirman, Kav.86, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September 2022
_________________________________________________
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).
Menteri Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.
SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, oleh karenanya Menteri Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.
“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujar Menteri Anas dalam Rapat Koordinasi APKASI dan Kementerian PANRB tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Jakarta, Rabu (21/09).
__________________________________________________
Baca selengkapnya di :
https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pastikan-pendataan-non-asn-valid-menteri-azwar-anas-rakor-dengan-bupati-se-indonesia
repost @prokopim.sintang